----------------

Berita

MENKEU NGOTOT EKSPOR DARI KAWASAN BERIKAT 75%

February 02, 2012
JAKARTA: Kementerian Keuangan berkeras menerapkan batasan baru penjualan dari kawasan berikat ke pasar domestik mulai tahun ini, meskipun pelaku industri, Kementerian Perindustrian, dan Komisi VI DPR menghendaki aturan itu ditangguhkan. Menteri Keuangan Agus Martowardjojo menegaskan perubahan porsi penjualan dari kawasan berikat ke pasar domestik dari 50% menjadi 25% bertujuan mengembalikan fungsi kawasan berikat sebagai basis ekspor.

PERATURAN BARU KAWASAN BERIKAT TETAP JALAN

February 02, 2012
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan tetap akan menjalankan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.255/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat untuk menertibkan kawasan pabean dan mengamankan penerimaan negara. Pemerintah akan menertibkan 2.033 gudang dan kawasan berikat yang tidak lagi sesuai orientasinya.

"Kami menyakini kawasan berikat sesuai tujuan utama yaitu menjadi area produksi barang ekspor dan menjaga perlindungan ekonomi domestik agar memiliki daya saing," kata Menkeu dalam Rapat Kerja  dengan Komisi VI DPR di Jakarta, kemarin.


PT. KBN (Persero) LAKSANAKAN RUPS LB PERUBAHAN KOMISARIS

February 01, 2012
Selasa 31 Januari 2012 Pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Kementerian BUMN Lantai 12, PT. KBN (Persero) menyelenggarakan RUPS LB tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT. KBN (Persero) Tahun 2012. RUPS dipimpin oleh Sumaryanto Widayatin Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Kementerian Negara BUMN selaku Kuasa Pemegang Saham Pemerintah Pusat.

RUPS tersebut dihadiri oleh Kuasa Pemegang Saham Pemda Provinsi DKI Jakarta Hasan Basri Saleh Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta, Terman Siregar Kepala BPMP Provinsi DKI Jakarta serta Wiranto Asisten Deputi Bidang Usaha Infrastruktur & Logistik III dan Pejabat Terkait di Kementerian Negar BUMN Wahyu Wibowo dan Kusnindar.


MENYIKAPI AKSI DEMO BURUH

January 21, 2012
Sangat disesalkan, tak ada upaya sigap pemerintah menengahi agar konflik tak kian meluas. Kondisi perubahan yang memanas dan membuat ciut investor ini dipicu sengketa menyangkut besaran dan kenaikan upah minimum provinsi (UMP).

Setiap tahun UMP ditetapkan Dewan Pengupahan Daerah (DPD), melibatkan buruh-pengusaha-pemerintah (tripartit), disesuaikan kondisi daerah. Sengketa umumnya dipicu ketidakpuasan buruh terhadap besaran kenaikan UMP. Di bekasi, aksi buruh dilantari desakan buruh pada apindo untuk mencabut gugatan SK Gubernur Jabar yang menetapkan UMP tak mengikuti rekomendasi DPD.


RAPAT KERJA TAHUN 2012

January 18, 2012
Rapat Kerja ini diikuti oleh seluruh Pejabat KBN dari tingkat Kepala Seksi / Supervisor s.d Kepala Divisi / General Manager, serta seluruh Jajaran Direksi dan Komisaris, yang secara resmi dibuka oleh Komisaris Bapak Dr. Albert Napitupulu SE,MSi mewakili Komisaris Utama. Dalam sambutannya Direktur Utama Raharjo Arjosiswoyo menyampaikan  bahwa Pelaksanaan Raker tahun 2012 dengan tema "Seluruh Insan PT. KBN (Persero) bertekad mendukung, melaksanakan, merealisasikan RKAP 2012 melampaui target yang telah ditetapkan"  bertujuan untuk mempertajam program kerja yang telah ditetapkan dalam RKAP 2011 dan untuk menyamakan persepsi, juga sebagai sarana sosialisasi dan silaturahmi bagi seluruh insan KBN. Sebagai kilas balik beliau mengingatkan bahwa industri garment berlokasi di Jakarta sudah tidak relevan, dimana saat ini industri yang ada sudah menuju ke high tech industri yang padat modal, namun demikian kita patut bersyukur bahwa Kinerja PT. KBN masih memperoleh hasil yang menggembirakan dengan realisasi laba setelah pajak sebesar Rp. 42,35 miliar atau mencapai 107,9% dibandingkan RKAP 2011 sebesar Rp. 39,26 miliar.


10% KAWASAN BERIKAT SALAH GUNAKAN FISKAL

January 16, 2012
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengindikasikan telah terjadi penyalahgunaan fasilitas fiskal hampir 10% dari total 2.033 kawasan berikat di tanah air.

Agus Kuswandono, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, menjelaskan insentif fiskal di kawasan berikat sebenarnya hanya diperuntukkan bagi industri berorientasi eskpor, tetapi kenyataannya di lapangan banyak yang tidak tepat sasaran sehingga perlu dibenahi.


UNJUK RASA BURUH RESAHKAN INVESTOR KBN

January 10, 2012
Senin 9/1/12, Kurang lebih sepuluh ribu pekerja garment yang dikoordinir oleh Forum Buruh DKI melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu masuk kawasan industri KBN Cakung. Adapun aksi unjuk rasa tersebut dilakukan Forum Buruh DKI atas penetapan Upah Minimum Provinsi DKI oleh Gubernur DKI Fauzi Bowo sebesar Rp. 1.529.150,- yang menurut mereka masih dianggap belum layak.


BERITA DUKA CITA

January 06, 2012
Innalillahi wa innanillahi roji'un

Telah meninggal dunia Bapak H. Kamsari, Pegawai SBU Pengelolaan Kebersihan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero)

BERITA DUKA CITA

January 06, 2012
Innalillahi wa innanillahi roji'un

Telah meninggal dunia Bapak N i z a m, Pegawai Bagian Pelayanan Pergudangan SBU Pelayanan Logistik PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero)

KAWASAN BERIKAT JAGA INDUSTRI DALAM NEGERI

January 02, 2012
Pemerintahan akan tetap melakukan penataan dan penertiban kawasan berikat mulai awal tahun. Keinginan pemerintah itu semata dimaksudkan untuk menjaga industri dalam negeri. Dalam pelaksanaannya ada masa transisi terkait penjualan produk kawasan berikat ke pasar dalam negeri maksimal 25 persen diberikan toleransi selama dua tahun mendatang untuk mengantisipasi perusahaan yang sudah terlanjur melakukan kontrak penjualan dengan pembeli.

"Intinya harus ada penertiban. Misalnya, ruko diangap kawasan berikat, tapi karena banyak punya ruko saja, dan itu harus ditata," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta pekan lalu.


377 record(s)
Kantor Pusat :
Jl. Raya Cakung
Cilincing, Tg. Priok
Jakarta Utara 14140.

Telepon: +62.21.44820909
Faksimili: +62.21.44820042
Surat Elektronik:
marketing@kbn.co.id
sekper@kbn.co.id
   
Pemasar 1
Pemasar 2

untuk menghubungi pemasar, Yahoo! Messenger harus ter-install di komputer anda

 
Berita Terbaru
Industri di Kawasan Berikat Boleh Subkontrakkan Pekerjaan
Jakarta – Pelaku industri di kawasan berikat (KB) akhirnya kembali diperbolehkan menyubkontrakkan pekerjaanya kepada pihak lain. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 44/PMK.04/2012 tentang KB yang diterbitkan pada 16 Marert 2012. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat menuturkan, ketentuan diatur dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) PMK No 44/2012, yang merupakan hasil revisi dari PMK No 147/2011 dan PMK No 255/2011. Intinya pengusaha di KB dapat menyubkontrakkan sebagian kegiatan pengolahannya kepada pengusaha di KB lain atau kepada perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean.

BANTUAN MCKU PT. KBN (P)
Banyaknya perkampungan padat penduduk di Jakarta membuat kebutuhan masyarakat akan fasilitas sanitasi semakin diperlukan, Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang memiliki program bina lingkungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) kembali melakukan kewajiban sosialnya yaitu membangun sejumlah fasilitas Mandi Cuci Kakus Umum (MCKU) di beberapa perkampungan di Jakarta antara lain di lingkungan RT 006 RW 10 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Administratif Jakarta Utara.

Lihat Semua Berita

 


PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), Kantor Pusat: Jl. Raya Cakung Cilincing, Tg. Priok Jakarta Utara 14140.
Telepon: +62.21.44820909, Faksimil: +62.21.44820042, Surat Elektronik: marketing@kbn.co.id,  sekperkbn@kbn.co.id
Hak Cipta © 2010 PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) | Dikembangkan oleh SBU Komunikasi & TI PT. KBN (sbucommit@kbn.co.id)