----------------

ATURAN PENDELEGASIAN WEWENANG BUMN DISEMPURNAKAN

Jakarta - Pemerintah akan menyempurnakan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Kep-men BUMN) 236/2011 tentang Pendelegasian Wewenang dan/atau Pemberian Kuasa kepada Direksi/Komisaris. Hal mendasar yang disempurnakan antara lain terkait pengesahan rencana kerja dan anggaran pemerintah (RKAP), pengalihan kekayaan perseroan, dan penjamin kekayaan perseroan.

"Apa yang disampaikan oleh Anggota Dewan terhadap Kepmen BUMN sangat baik, kami akan melakukan penyempurnaan, terkait pelepasan aset serta koridor kewenangan untuk Direksi dan Deputi BUMN,"k ata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Kamis malam (16/2).

Dahlan menuturkan, dalam pengambilan keputusan di Lingkup BUMN perlu dilakukan  secara  cepat dan tepat, namun tetap dalam koridor hukum dan tidak mengakibatkan kerugian bagi BUMN sebagaimana disarankan DPR. Kementerian BUMN juga telah melakukan kajian ulang terhadap Kepmen BUMN dengan kesimpulan bahwa Keputusan Menteri tersebut tidak melanggar aturan perundang-undangan.

Namun, menurut Dahlan, pihaknya akan menyempurnakan Kepmen BUMN dengan memberikan koridor yang harus dipatuhi oleh Deputi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Dekom/Dewas) serta Direksi dalam melaksanakan kewenangan berdasarkan kepmen yang telah disempurnakan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan wewenang.

Dahlan menyebutkan hal-hal mendasar yang perlu disempurnakan, yakni pengesahan RKAP dan RKA PKBL BUMN. Kemudian, persetujuan pengalihan atau menjadikan jaminan utang aktiva tetap, persetujuan pendirian anak perusahaan atau pelepasan penyertaan  modal pada perusahaan lain, persetujuan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan, serta persetujuan untuk mengikat perusahaan sebagai penjamin.

Berbagai persetujuan tersebut sesuai Kepmen BUMN menjadi kewenangan Dekom/Dewas BUMN jika nilainya di bawah atau sama dengan Rp 500 miliar. Sedangkan,  persetujuan  di dalamnya bernilai Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun menjadi kewenangan Deputi Kementerian BUMN.

Hal mendasar lain yang diberikan koridor adalah persetujuan untuk mengadakan kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerja sama operasional (KSO), built operational transfer (BOT), serta build own transfer  (BOWT). Persetujuan tersebut berjangka waktu hingga lima tahun menjadi kewenangan Direksi, lima hingga 10 tahun (Kewenangan Dekom/Dewas), dan 10 tahun menjadi kewenangan Deputi Kementerian BUMN.

 "Peraturan perundang-undangan sebenarnya sudah dengan jelas mengatur, tetapi akan kami berikan koridor kepada Deputi, Komisaris, dan Direksi agar dapat menjalankan kewenangan ini dengan baik," ungkap dia.

Selain itu, untuk memberikan keseragaman penafsiran terhadap Kepmen tersebut, menurut Dahlan, penyempurnaan Kepmen 236/2011 akan diberlakukan dengan memasukan substansi materi dalam anggaran dasar. Hal tersebut, menurut dia, sesuai dengan pasal 98 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang intinya menyebutkan kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan tidak terbatas  dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan dalam UU PT dan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

"Pasal 32 UU BUMN juga menyatakan bahwa Dekom hanya dapat melakukan tindakan tertentu yang ditentukan oleh RUPS dalam anggaran dasar dan perundang-undangan" imbuh dia.

Sumber: Investor Daily - Sabtu/Minggu, 18-19 Februari 2012




Print View Tell a Friend Share on Facebook


Lihat Semua Berita
Kantor Pusat :
Jl. Raya Cakung
Cilincing, Tg. Priok
Jakarta Utara 14140.

Telepon: +62.21.44820909
Faksimili: +62.21.44820042
Surat Elektronik:
marketing@kbn.co.id
sekper@kbn.co.id
   
Pemasar 1
Pemasar 2

untuk menghubungi pemasar, Yahoo! Messenger harus ter-install di komputer anda

 
Berita Terbaru
Industri di Kawasan Berikat Boleh Subkontrakkan Pekerjaan
Jakarta – Pelaku industri di kawasan berikat (KB) akhirnya kembali diperbolehkan menyubkontrakkan pekerjaanya kepada pihak lain. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 44/PMK.04/2012 tentang KB yang diterbitkan pada 16 Marert 2012. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat menuturkan, ketentuan diatur dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) PMK No 44/2012, yang merupakan hasil revisi dari PMK No 147/2011 dan PMK No 255/2011. Intinya pengusaha di KB dapat menyubkontrakkan sebagian kegiatan pengolahannya kepada pengusaha di KB lain atau kepada perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean.

BANTUAN MCKU PT. KBN (P)
Banyaknya perkampungan padat penduduk di Jakarta membuat kebutuhan masyarakat akan fasilitas sanitasi semakin diperlukan, Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang memiliki program bina lingkungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) kembali melakukan kewajiban sosialnya yaitu membangun sejumlah fasilitas Mandi Cuci Kakus Umum (MCKU) di beberapa perkampungan di Jakarta antara lain di lingkungan RT 006 RW 10 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Administratif Jakarta Utara.

Lihat Semua Berita

 


PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), Kantor Pusat: Jl. Raya Cakung Cilincing, Tg. Priok Jakarta Utara 14140.
Telepon: +62.21.44820909, Faksimil: +62.21.44820042, Surat Elektronik: marketing@kbn.co.id,  sekperkbn@kbn.co.id
Hak Cipta © 2010 PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) | Dikembangkan oleh SBU Komunikasi & TI PT. KBN (sbucommit@kbn.co.id)