"Pengusaha di KB juga boleh menerima pekerjaan subkontrak dari pengusaha di KB lainnya atau dari perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean," ujar Ade kepada Investor Daily di Jakarta, baru-baru ini.

Namun, lanjut dia, PMK baru itu juga menegaskan bahwa pemeriksaan awal dan pemeriksaan akhir atau pengepakan atas pekerjaan subkontrak harus dilakukan di KB yang bersangkutan. PMK 44/2012 pun mengatur, pekerjaan subkontrak harus berdasarkan perjanjian kontrak dan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Kantor Pabean di bawah Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Hal positip lainnya, menurut Ade, aturan baru tersebut juga memberikan peluang penurunan porsi ekspor menjadi 50% dari sebelumnya harus 75% bagi industri yang beroperasi di KB atau yang memanfaatkan fasilitas perpajakan KB. Beberapa proses ini akan diatur dibawah wewenang kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai setempat.

Selain dua hal tersebut, PMK No 44/2012 juga mengatur hak perlu industri yang beroperasi di KB, antara lain berupa pembebasan atau penangguhan bea masuk (BM) atas impor bahan baku, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

"Kami akan diundang untuk bertemu dengan Dirjen Bea dan Cukai untuk menerima penjelasan semua itu. Rencananya kami diberi penjelasan detail soal PMK tersebut," imbuh Ade.

Dia menilai, PMK No 44/2012 berusaha mengakomodasi kepentingan para pelaku industri, terutama yang mengandalkan bahan baku dari impor, termasuk tekstil dan produk tekstil (TPT). Namun API juga masih menunggu peraturan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai yang akan mengatur mekanisme pelaksanaanya.
Kontrovesi PMK 255/2011

Sebelumnya, ketika PMK 255/2012 masih berlaku, Ade sempat khawatir regulasi tersebut akan berdapak pada utilisasi produk industri TPT di Tanah Air anjlok menjadi 30%. Saat ini, utilisasi produksi TPT nasional rata-rata masih 75-80%.

Pasalnya, industri TPT yang banyak berlokasi di luar kawasan industri sejak 1 Januari 2012 tidak berani lagi membeli bahan baku impor yang disimpan dalam gudang KB. Sebab, tidak semua pelaku industri TPT mengekspor 75% produknya.

Sementara itu, banyak bahan baku, seperti serat harus diimpor dan umumnya disimpan di KB. Karena itu, API 255/2012 agar dicabut.

Dia juga sempat menyoroti persoalan implementasi subkotrak pekerjaan utama yang masih ditoleransi selama 2012. "setelah tahun 2013, itu bagai mana? Solusi untuk ini seharusnya sudah jelas sebelum April 2012 berakhir. Karena, kepastian order ke buyer biasanya sudah direncanakan pada Mei tahun sebelumnya," imbuh Ade.

PMK 255/2012 yang merupakan hasil revisi PMK 147/2011 diumumkan pada Rabu (18/1). PMK 255/2011 juga memberikan waktu kepada pelaku industri untuk memindahkan pabriknya ke kawasan industri dari semula paling lambat 31 Desember 2014 menjadi 31 Desember 2016 jika tetap ingin mendapatkan intensif KB.

Sementara itu, wakil ketua Umum Kadin Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik Natsir Mansur justru berpendapat, jika tetap diberlakukan, KB sebaiknya hanya bersipat temporer. Pasalnya, tahun 2015, Indonesia sudah masuk dalam Komunitas Masyarakat Asean (Asean Economic Community/AEC), sehingga hampir semua bea masuk bahan baku dan produk yang masuk kesesama negara Asean 0% dan fasilitas keringanan tarif lainnya.- (Investor Daily Rabu tanggal 28 Maret 2012 Halaman 8)

Pemasar 1
Pemasar 2

untuk menghubungi pemasar, Yahoo! Messenger harus ter-install di komputer anda