----------------

Undang-Undang

No
Tahun
Tentang
File
5 1960 UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
21 1964 BONDED WAREHOUSE
1 1967 PENANAMAN MODAL ASING
6 1968

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

5 1974 PEMERITAHAN DAERAH
11 1974 PENGAIRAN
5 1984 PERINDUSTRIAN
15 1985 TENAGA LISTRIK
16 1985 RUMAH SUSUN
5 1992 CAGAR BUDAYA
4 1992 PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
16 1992 KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN
21 1992 PELAYARAN
24 1992 PENATAAN RUANG
1 1995 PERSEROAN TERBATAS
9 1995 USAHA KECIL
10 1995 KEPABEANAN
11 1995 CUKAI
06 1996 PERAIRAN NASIONAL
8 1997 DOKUMEN PERUSAHAAN
15 1997 TRANSMIGRASI
18 1997 PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
20 1997 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
23 1997 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
4 1998 PENETAPAN PERPU 1 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN PERPU KEPAILITAN MENJADI UNDANG-UNDANG
5 1999 LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
6 1999 PERAIRAN INDONESIA
18 1999 JASA KONSTRUKSI
22 1999 PEMERINTAH DAERAH
28 1999 PENYELENGARAAN NEGARA BEBAS
KORUPSI,
25 1999 PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH
34 1999 PEMERINTAH DAERAH DKI JAKARTA
36 1999 TELEKOMUNIKASI
42 1999 JAMINAN FIDUSIA
19 2000 PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
21 2000 SERIKAT PEKERJA
30 2000 RAHASIA DAGANG
31 2000 DESAIN INDUSTRI
34 2000 PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
18 2002 SISTEM NASIONAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
19 2002 HAK CIPTA
30 2002 KOMISI TINDAK PIDANA KORUPSI
13
2003
KETENAGAKERJAAN
15 2003 PENETAPAN PP 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TERORISME
17 2003 KEUANGAN NEGARA
19 2003 BADAN USAHA MILIK NEGARA
25 2003 PERUBAHAN UU NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG PENCUCIAN UANG
1 2004 PERBENDAHARAAN NEGARA
2
2004
PENYELESAIANPERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
3 2004

PERUBAHAN UU NO 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA

5 2004 MAHKAMAH AGUNG
7 2004 SUMBER DAYA AIR
8 2004 PERUBAHAN UU NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
9 2004 PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
10 2004 PEMBENTUKAN PERATURAN
15 2004 PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
 
19 2004 PERUBAHAN UU NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
25 2004 SISTEM RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
32 2004 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH
33 2004 PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
37 2004 KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
8 2005 PENETAPAN PP 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN UU 32 TAHUN 2004 TTG PEMERINTAH DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
15 2006 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
17 2007 RJPN 2008-2025
25 2007 PENANAMAN MODAL
40 2007 UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS
2 2008 PARTAI POLITIK
 7  2009 LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
 17  2009 PELAYARAN
 
 39  2009  KAWASAN EKONOMI KHUSUS
 



Print View Tell a Friend Share on Facebook

Kantor Pusat :
Jl. Raya Cakung
Cilincing, Tg. Priok
Jakarta Utara 14140.

Telepon: +62.21.44820909
Faksimili: +62.21.44820042
Surat Elektronik:
marketing@kbn.co.id
sekper@kbn.co.id
   
Pemasar 1
Pemasar 2

untuk menghubungi pemasar, Yahoo! Messenger harus ter-install di komputer anda

 
Berita Terbaru
Industri di Kawasan Berikat Boleh Subkontrakkan Pekerjaan
Jakarta – Pelaku industri di kawasan berikat (KB) akhirnya kembali diperbolehkan menyubkontrakkan pekerjaanya kepada pihak lain. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 44/PMK.04/2012 tentang KB yang diterbitkan pada 16 Marert 2012. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat menuturkan, ketentuan diatur dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) PMK No 44/2012, yang merupakan hasil revisi dari PMK No 147/2011 dan PMK No 255/2011. Intinya pengusaha di KB dapat menyubkontrakkan sebagian kegiatan pengolahannya kepada pengusaha di KB lain atau kepada perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean.

BANTUAN MCKU PT. KBN (P)
Banyaknya perkampungan padat penduduk di Jakarta membuat kebutuhan masyarakat akan fasilitas sanitasi semakin diperlukan, Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang memiliki program bina lingkungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) kembali melakukan kewajiban sosialnya yaitu membangun sejumlah fasilitas Mandi Cuci Kakus Umum (MCKU) di beberapa perkampungan di Jakarta antara lain di lingkungan RT 006 RW 10 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Administratif Jakarta Utara.

Lihat Semua Berita

 


PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), Kantor Pusat: Jl. Raya Cakung Cilincing, Tg. Priok Jakarta Utara 14140.
Telepon: +62.21.44820909, Faksimil: +62.21.44820042, Surat Elektronik: marketing@kbn.co.id,  sekperkbn@kbn.co.id
Hak Cipta © 2010 PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) | Dikembangkan oleh SBU Komunikasi & TI PT. KBN (sbucommit@kbn.co.id)