Dapat Izin dari Kementerian Perindustrian, Pabrik Garmen di KBN Tetap Beroperasi

blog post

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke PT. Kawasan Berkat Nusantara (Persero) di Cakung, Jakarta pada Jumat, 17 April 2020. PT KBN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola kawasan industri lebih dari 600 hektare di Jakarta.

Kunjungan kerja Kepala BKPM ini dalam rangka menengahi kesalahapahaman antara pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan perusahaan garmen yang ada di kawasan industri KBN. Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta beberapa hari lalu melakukan sidak dan menyegel beberapa pabrik garmen di KBN yang beroperasi di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit Covid-19.

Salah satu perusahaan yang disegel oleh Pemprov DKI Jakarta adalah PT Hansae. Namun kemudian segel itu telah dicabut karena perusahaan tersebut telah memiliki surat izin dari Kementerian Perindustrian untuk tetap beroperasi. Seperti diketahui, dalam PSBB ada beberapa sektor yang tetap diizinkan untuk beroperasi.

Dalam kunjungan ini, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia disambut oleh Direktur Pengembangan PT KBN (Persero) Rahayu Ahmad Junaedi di kantor pusat PT Hansae, dan dihadiri pula oleh Ahn Chang, Sub Chairman Korea Garment Manufacturer's Association in Indonesia (Koga).

Dalam pertemuan dijelaskan bahwa sidak yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayah Jakarta. Untuk itu, perusahaan yang masih beroperasi akan ditindak atau dilakukan penyegelan selama masa PSBB berlangsung, kecuali perusahaan yang memang diizinkan untuk tetap beropersi.

PT Hansae sendiri ternyata sudah mengantongi izin beroperasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dengan syarat yang harus dipatuhi, sehingga penyegelan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta telah dibuka kembali.

”Perusahaan Hansae ini sudah mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam situasi PSBB. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya masker, handsanitizer, pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan menurut laporan manajemen perusahaan, apabila terdapat karyawan yang merasa kurang fit maka akan diminta untuk segera cek kesehatan ke dokter dan beristirahat di rumah,” kata Kepala BKPM Bahlil Bahlil Lahadalia usai pertemuan.

Namun, lanjutnya, selama PSBB berlangsung memang terjadi pengurangan jam operasional dengan jumlah karyawan yang masuk kerja pun disesuaikan. Selain itu, pada kesempatan ini pun dibahas pula mengenai physical distancing yang diberlukan di lingkungan pabrik.

”Pemerintah sangat berharap, dengan adanya kesepakatan dan keringanan ini, di perusahaan tidak terjadi PHK terhadap karyawan. Dan apabila hal itu terjadi, maka pemerintah pusat tidak akan segan-segan untuk mencabut izin operasi dari perusahaan tersebut,” katanya. (*)